BERITAGOOGLE.COM, Jakarta - Peluncuran program mobil murah dan ramah lingkungan oleh pemerintah pusat akan menimbulkan beberapa konsekuensi negatif. Namun tak dipungkiri bahwa ini dapat mendorong produktivitas industri otomatif.
Calon Anggota DPD RI Rommy mengatakan, jika dilihat secara jeli, kebijakan ini ujung-ujungnya juga beban bagi masyarakat miskin dan juga bagi pemerintah dalam segi kemacetan dan penyediaan bahan bakar.
"Jika dilihat dari kebutuhan, masyarakat miskin sehari-hari berjuang memenuhi kebutuhan primer dan sekunder. Bagi mereka, mobil masih masuk kategori barang tersier. Akan dikhawatirkan, maka demi konsumerisme dan budaya materialisme, mereka pun akan membeli dengan kredit dan menimbulkan masalah baru lagi," kata Rommy, kepada wartawan, Jakarta, Minggu (15/9/2013).
Seperti misalnya akan berdampak pada tuntutan untuk penurunan harga BBM, tuntutan kenaikan gaji yang mungkin tidak sanggup dipenuhi oleh pengusaha.
"Pernyataan menteri perindustrian yang menyampaikan pada Jokowi, bahwa pak Jokowi harus memberikan hak bagi warganya yang miskin untuk membeli mobil murah bertolak belakang pula dengan pernyataannya bahwa jika mobil murah ini memakai premium maka dua tahun saja akan rusak, oleh karena itu bahan bakarnya harus pakai Pertamax," jelasnya.
"Sungguh pernyataan yang tidak konsisten, bahwa di satu sisi mobil ini diperuntukkan untuk kalangan miskin, namun disisi lain, mobil ini harus menggunakan BBM kualitas nomor satu yakni pertamax yang harganya paling mahal dibanding premium atau solar," tambahnya.
Maka dari sisi ini saja, Rommy menilai ini akan menimbulkan masalah baru.
Untuk konteks Jakarta yang sedang berperang melawan kemacetan, tentunya kebijakan pemerintah pusat ini menjadi batu sandungan untuk kebijakan pemerintah DKI.
"Jakarta saat ini berpenduduk lebih kurang 10 juta jiwa dengan jumlah motor yang hampir setara jumlah penduduk yakni 9,8 juta unit, dan mobil 2,5 juta unit. Sementara kabarnya sejak peluncuran beberapa waktu lalu, sudah 17.557 unit mobil murah terjual dan sekarang ditambah lagi 7.000 unit pesanan yang disumbang dari wilayah Jakarta saja," jelasnya.
"Ini gila, dalam tempo beberapa minggu saja sudah besar jumlah tambahan mobil di DKI. Anda bayangkan, bagaimana lagi kemacetan yang akan kita hadapi? cari parkir mobil saja sudah sulit, polusi sudah parah, orang bakal terjebak dijalanan dan terlambat kerja, serta aktivitas ekonomi lainnya menjadi terhalang," lanjutnya.
Menurutnya, jika diperhitungkan ini akan berdampak buruk bagi produktifitas perekonomian secara keseluruhan. Dan lebih parah lagi, konsumsi bahan bakar akan semakin tinggi, kebutuhan BBM (bahan bakar minyak) minyak mobil per bulan 200 liter dan motor 20 liter perbulan.
"Saya pikir, ini alamat bahwa program penghematan bahan bakar nasional akan gagal. Bisa lebih banyak kita impor minyak dari luar. Jadi, bukan menyelesaikan masalah transportasi, tapi justru bertambah runyam," kata Rommy.
Untuk itu, Ia masih mempertanyakan soal solusi yang ditawarkan Menteri Perindustrian soal kemeratan distribusi mobil murah ke daerah diluar Jakarta. Buktinya, dari segi pesanan, tetap saja DKI penyumbang terbesar.
Mengapa solusi transportasi tidak diselesaikan dengan menyediakan transportasi publik yang baik dan aman seperti yang dilakukan oleh negara-negara maju.
"Ini justru mendorong orang memakai kendaraan pribadi. Saya pikir lebih bijak dengan mendukung program pak Jokowi-Basuki untuk memperbaiki sistem transportasi publik yang bagus dan murah serta aman bagi pengguna serta menambah ruas jalan," ujarnya.
Lebih lanjut Rommy menjelaskan, program DKI saat ini yang berupaya membuat system pelayanan transportasi publik yang murah dan terintegrasi harusnya ditiru daerah-daerah lain, karena ukuran kemakmuran seharusnya bukan lagi dari kepemilikan mobil.
"Bukannya malah mendorong orang miskin membeli mobil, tapi harusnya mendorong mereka untuk investasi ke pendidikan dan perekonomian.
Akan tetapi, program nasional sudah dijalankan dengan mitranya pihak swasta otomotif," demikian Rommy.[dit]
sumber:
inilah