BERITAGOOGLE.COM, Jakarta - Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-9 World Trade Organization (WTO) dinilai sebagai bentuk pelecehan negara maju terhadap Indonesia sebagai negara berkembang.
Demikian disampaikan Politikus PDIP, Rieke Diah Pitaloka, melalui rilis yang diterima BERITAGOOGLE.COM, Jakarta, Kamis (5/12/2013).
Menurutnya, tawar menawar soal kedaulatan pangan adalah sebuah penghinaan. Sebab, kedaulatan pangan hanya bisa hadir dari sebuah pemerintah yang punya kedaulatan.
"Sungguh sebuah arogansi negara-negara maju. Menyetir negara-negara berkembang, mengatur apa yang boleh dan apa yang tidak. Sementara subsidi terhadap petani di negara-negara maju tidak dipersoalkan," tegas Rieke.
Ketergantungan pada pangan impor, kata Rieke, menjadi salah satu petaka bagi kehidupan rakyat. Apalagi, impor telah merambah pada pangan yang semestinya tak perlu impor, karena dalam negeri sesungguhnya punya potensi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
"Matilah petani-petani kita, karena bagi saya pengurangan subsidi terus-menerus yang dibarengi oleh serbuan pangan dari negara maju adalah sebuah pemerkosaan terhadap negara-negara berkembang," kata Rieke.
"Aneh bagi kita, betapa patuhnya Pemerintah SBY terhadap hukum WTO. Subsidi hanya boleh 10 persen dari produksi nasional. Negara maju akhirnya sepakat 15 persen, namun hanya boleh selama 4 tahun," tambah anggota Komisi IX DPR itu.[man]
sumber:
inilah