Inilah Rincian Formasi CPNS 2014 Instansi Pusat dan Daerah

Tekno – Hari ini rincian formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2014 sudah bisa Anda dapatkan. Sebuah situs formasi2.menpan.go.id menampilkan jumlah formasi baik instansi daerah maupun pusat.

Meski pendaftaran direncanakan hari ini, namun situs resmi pendaftaran panselnas.menpan.go.id belum juga menampilkan sebuah form daftar CPNS. Situs ini sempat down atau tidak bisa diakses sejak tadi siang.

Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik Kemen PAN RB, Herman Suryatman mengatakan untuk mengurangi beban server pada situs pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), beliau merujuk situs alternatif untuk mengecek informasi rincian Formasi CPNS 2014 di formasi2.menpan.go.id.

Bagi Anda yang tidak bisa mengakses situs rincian formasi CPNS, bisa mendapatkan formasinya dibawah ini.

No	Instansi	Jumlah Alokasi
1	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLHUKAM	15
2	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	23
3	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	36
4	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI	65
5	KEMENTERIAN BUMN	30
6	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	13
7	KEMENTERIAN KEUANGAN	9000
8	KEMENTERIAN SOSIAL	136
9	KEMENTERIAN KEHUTANAN	580
10	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	518
11	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	124
12	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	169
13	KEJAKSAAN AGUNG	1000
14	SEKRETARIAT JENDRAL MPR	76
15	MAHKAMAH AGUNG RI	362
16	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	254
17	LEMBAGA SANDI NEGARA	100
18	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	98
19	BADAN PUSAT STATISTIK	593
20	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	42
21	BADAN INFORMASI GOSPASIAL	77
22	PERPUSTAKAAN NASIONAL RI	35
23	BADAN STANDARDISASI NASIONAL	83
24	BADAN KOORDINASI KEAMANAN LAUT RI	22
25	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI	39
26	SEKRETARIAT KABINET	393
27	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	134
28	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	15
29	KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI RI	17
30	SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL	140
31	SETJEN DEWAN PERWAKILAN DAERAH	220
32	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	26
33	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	76
34	PEMERINTAH KAB. DELI SERDANG	64
35	PEMERINTAH KAB. NIAS	113
36	PEMERINTAH KAB. MUSI RAWAS	103
37	PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU	128
38	PEMERINTAH KAB. KAUR	105
39	PEMERINTAH KAB. BOGOR	104
40	PEMERINTAH KAB. INDRAMAYU	39
41	PEMERINTAH KAB. GUNUNGKIDUL	30
42	PEMERINTAH KAB. DEMAK	55
43	PEMERINTAH KAB. BANYUWANGI	51
44	PEMERINTAH KAB. KEDIRI	41
45	PEMERINTAH KAB. BOJONEGORO	82
46	PEMERINTAH KAB. TUBAN	52
47	PEMERITANH KOTA PONTIANAK	81
48	PEMERINTAH KAB. KOTAWARINGIN TIMUR	87
49	PEMERINTAH KAB. MINAHASA SELATAN	40
50	PEMERINTAH KAB. SORONG	67
51	PEMERINTAH KAB. BULUNGAN	129

Share on: Twitter Facebook Google +