BERITAGOOGLE.COM, Jakarta - Upaya untuk membongkar siapa dalang atas terjadinya penggelapan dana Rp 6,7 triliun dalam skandal Bank Century, sama kuatnya dengan usaha untuk menutup buku kasus ini.
KPK (Komisi Pemberantas Korupsi) yang dianggap masyarakat sebagai lembaga terakhir yang mampu membongkar skandal mega korupsi ini, terkesan menghadapi kendala politik untuk menuntaskannya. Terutama jika janji Ketua KPK Abraham Samad yang dijadikan ukuran.
Dua tahun lalu Samad berjanji akan memprioritaskan penyelesaian skandal Bank Century. Dalam waktu satu tahun, janjinya di akhir 2011, skandal Century akan terselesaikan. Bila tidak Samad akan mundur dari jabatannya.
Masuk akal Samad berkata begitu. Sebab selain tekadnya, DPR sesuai keputusan Pansus Bank Century, sebelumnya sudah memberi rekomendasi kepada KPK agar melanjutkan penyelidikan atas kasus hukum mega skandal ini. Yang terjadi, Samad tidak mengundurkan diri dan skandal Bank Century masih terus "mengapung".
Tidak heran bila muncul asumsi, tarik menarik kekuatan besar antara pihak yang pro dan kontra atas penyelidikan siapa dalang utama dari penyelewengan yang merugikan negara ini, sangat kuat. Bagaikan sebuah pendulum yang terus bergerak sulit menghentikannya di titik tertentu.
KPK telah memanggil dan memeriksa sejumlah saksi. Tapi pemanggilan dan pemeriksaan itu, tak mampu menjawab berbagai pertanyaan: siapa sebetulnya dalangnya. Pemanggilan dan pemeriksaan hanya memperkuat asumsi bahwa mereka semua, tidak memiliki peran sentral. Sementara fakta-fakta yang seharusnya menjadi rujukan, tak digunakan untuk mengembangkan penyidikan perkara.
Fakta itu antara lain soal peran Gubernur Bank Indonesia Boediono saat terjadi pembobolan. Terdapat desakan agar Boediono yang kini menjabat Wakil Presiden RI wajib diperiksa oleh KPK. Tapi desakan itu, tak direspon. Desakan itu boleh jadi lebih dilihat sebagai manuver politik bukan sebagai penegakkan hukum.
Padahal desakan itu punya landasan. Yakni ketika dana Rp 6,7 triliun itu dikeluarkan dari brankas Bank Indonesia, Boediono tengah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia. Sehingga secara logika, Boediono cukup tahu atau bahkan menjadi pihak yang bertanggung jawab atas keluarnya dana triliunan itu dari kantor tempat dia bekerja.
Yang cukup mengherankan, tak ada tanda-tanda sama sekali bahwa Boediono akan diperksa. Boediono dibentengi oleh kekuatan tembok yang amat kokoh. Ia tak tersentuh hukum sama sekali, sementara dua bawahannya, Deputi Gubernur Bank Indonesia tiba-tiba ditetapkan sebagai tersangka.
Secara tersamar ataupun implisit dikesankan, status Boediono sebagai Wakil Presiden RI dijadikan alasan utama untuk tidak menjadikannya sebagai warga yang boleh berhadapan dengan para penegak hukum. Boediono sebagai Wakil Presiden merupakan simbol negara.
Boleh saja alasan seperti itu diberlakukan. Namun kalau Boediono sendiri memiliki niat baik - menjadi contoh dari sebuah negara yang memiliki Wapres yang peduli atas kesetaraan hukum, Boediono perlu membuka diri. Bila perlu menawarkan diri sendiri untuk diperiksa. Sayangnya, Boediono lebih memilih diam, pasif atau berusaha menghindar dari berbagai polemik seputar skandal Bank Century.
Akibatnya semakin Boediono mengambil sikap seperti sekarang, kecurigaan terhadap dirinya sebagai pihak yang terlibat, pun terus membesar dan berakumulasi. Pada akhirnya Boediono hanya menjadi sasaran kemarahan rakyat dalam bentuk "silent majority".
Tak ada jaminan Boediono akan bisa hidup tenang pasca-tak lagi menduduki jabatan RI-2. Lebih berisiko lagi, jika pemerintahan RI beralih ke pihak yang menginginkan kejelasan Bank Century, lalu ingin meneruskan penyidikan. Bukan hanya Boediono yang bakal diutak atik tapi juga pejabat lainnya.
Selain Boediono, pihak yang dianggap publik penting untuk dimintai pertanggung jawaban adalah Sri Mulyani Indrawati, eks Menteri Keuangan RI yang kini menjabat salah satu Direktur Pelaksana Bank Dunia. Bahkan Presiden SBY sendiri.
Kejutan sekaligus kejanggalan terjadi. Terhadap Sri Mulyani yang kini menetap di Washington, Amerika Serikat, KPK merespon. KPK mengirim penyidik ke markas besar Bank Dunia yang waktu terbangnya dari Jakarta tidak kurang dari 20 jam.
Sementara untuk memeriksa Boediono, Wakil Presiden yang rumah dinas dan kantornya hanya berjarak kurang dari 5 kilometer dengan kantor KPK, lembaga anti rasuah ini, tidak meresponnya. Ada apa? Tak pelak muncul kecurigaan bahwa sebuah "invisible power" yang berusaha menutup-nutupi fakta skandal Century, eksis secara nyata.
Kalau dihitung perjalananan waktu pemeriksaan skandal ini, sudah berlangsung selama 5 tahun. Dimulai sejak 2008. Nah, pemeriksaan Robert Tantular oleh KPK pekan ini, seperti memberi sebuah harapan baru. Sebab tanpa disengaja, pemeriksaan terhadap bekas pemilik Bank Century itu, mencuatkan fakta baru berbentuk pengakuan.
Tantular mengaku, seperti disampaikan pembelanya, Andi Simangunsong, sebagai pemilik Bank Century, ketika banknya mengalami kesulitan liquiditas di 2008, ia langsung meminta bantuan talangan ke Bank Indonesia. Dana yang dia minta sebesar Rp1 triliun. Tapi entah apa alasan Bank Indonesia, permintaannya itu tidak dipenuhi.
Anehnya ketika dia sudah tidak mengoperasikan Bank Century, karena sudah berada di dalam penjara, Tantular mendengar pemerintah sudah memberi talangan sebesar Rp6,7 triliun. Sehingga sangat menarik untuk ditelusuri, siapa yang mengajukan permintaan talangan sebesar itu dan siapa pula pejabat Bank Indonesia yang memberi persetujuan atas permintaan tersebut.
Bicara soal yang aneh-aneh yang terjadi dalam skandal Bank Century, sejatinya bukan hanya terbatas pada pengungkapan fakta oleh Tantular. Tetapi juga fakta lain yang terungkap dari sidang-sidang Pansus DPR. Adalah Menteri Keuangan (pada waktu itu) Sri Mulyani Indrawati yang menegaskan, bahwa ia hanya memberi persetujuan talangan sebesar Rp600-an, miliar. Sri Mulyani juga mengaku terkejut setelah keesokan harinya dana yang dikeluarkan Bank Indonesia sebesar Rp6,7 triliun.
Artinya ada pembengkakan dana dan terjadi penyelewengan keputusan. Oleh sebab itu sangat wajar jika dicari orang yang harus bertanggung jawab atas pembengkakan dan penyelewengan tersebut. Tidak seperti perkembangan sekarang. Ibarat terjadi kemalingan di kamar tidur Gubernur Bank Indonesia, tapi sang Gubernur tidak merasa kemalingan. Sehingga ia tidak melaporkan kemalingan tersebut.
Pemerintah juga bersikokoh pada sikap bahwa pemberian talangan kepada Bank Century dalam rangka menyelamatkan bank dan uang para nasabahnya. Sebab kalau tidak, kesulitan yang dialami Bank Century akan berdampak negatif pada bank-bank swasta lainnya.
Argumentasi itu sudah banyak dibantah oleh para ahli keuangan dan perbankan. Antara lain karena peran Bank Century dalam percaturan di dunia perbankan nasional, relatif sangat kecil. Tidak sampai 3 %. Yang lebih aneh lagi, dana talangan sudah diterima oleh Bank Century, tetapi para nasabahnya tetap tidak bisa memperoleh kembali uang simpanan mereka di bank tersebut.
Bank Century juga sudah berubah namanya. Dengan nama baru, bank ini sedang ditawarkan kepada calon pembeli dengan harga jual Rp 6,7 triliun, senilai dengan uang yang diberikan Bank Indonesia pada 2008.
Untaian cerita skandal Bank Century, bagaikan sebuah ceritera yang disebut kejahatan menggunakan modus orang-orang berdasi. Orang jahat yang berlindung dengan cara tampil sebagai orang intelek. Istilahnya "White Collar Crime".
Inilah yang antara lain membuat kasus Century penuh misteri. Yang terang dibuat gelap sementara fakta dan dalangnya disembunyikan. [mdr]
sumber:
inilah