BERITAGOOGLE.COM, Jakarta - Pakar Hukum Tatanegara Yusril Izha Mahendra mengatakan, bahwa proses pemilihan kepala daerah seperti Walikota dan Bupati sebaikya dikembalikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Bagi Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) ini, apabila hal tersebut dilakukan maka dapat meminimalisir konflik dan ongkos politik yang mahal.
"Dulu saya menggagas itu tahun 1999 dan waktu itu kita beda pendapat soal administrasi dan lain-lain. Kemarin kita ada pertemuan di Bukittinggi, saya kembali mengangkat gagasan itu dan majelis sependapat. Kalau saya dari dulu memang pendapatnya seperti itu, Nah, selanjutnya (pemilihan Walikota dan Bupati) itiu diserahkan ke DPRD," kata Yusril, saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (16/9/2013).
Yusril menambahkan, saat ini masyarakat Indonesia masih belum sepenuhnya memahami arti pemilihan umum secara langsung.
Apabila pemilihan Bupati dilakukan oleh DPRD, minimal masyarakat masih dapat mengenali pemimpin daerah. Yusril mengatakan, masyarakat bisa mengenal mereka masing-masing karena merupakan putra daerah tersebut.
"Karena masyarakat kita belum dewasa. Kalau pemilu presiden dan legislatif yang lima tahun sekali kan mereka jauh sekali. Pak, presidennya dimana, Oh, di Jakarta. Tapi, kalau Bupati itu kan orang yang di kampungnya itu sendiri, jadi potensi konfliknya akan jauh lebih kecil," ujarnya.
"Jadi, saya sependapat kalau dilakukan seperti itu (pemilihan dilakukan oleh DPRD) dan mudah-mudahan demokrasinya akan menjadi lebih baik," tambahnya. [gus]
sumber:
inilah