BERITAGOOGLE.COM, Jakarta - Pelaksanaan otonomi daerah (otoda) yang tidak berjalan baik, mendapat sorotan khusus dari Yusril Ihza Mahendra. Pakar hukum tatanegara ini menilai, pelaksaan otoda telah membuat negara kacau balau.
Yusril mengatakan sistem otonomi daerah saat ini sudah tidak berjalan sebagai mana semestinya. Ditambah lagi setiap kabupaten/kota di Indonesia sudah mempunyai otonomi sendiri.
"Hanya sekarang ini kan sudah terlanjur. Otonomi itu sudah terlanjur diberikan kepada Kabupaten/Kota," ujarnya saat ditemui di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (16/9/2013).
Hal tersebut disampaikan Yusril terkait wacana pemilihan kepala daerah yang sebaiknya dipilih DPRD. Pasalnya dengan pemilihan langsung banyak konflik yang terjadi dimasyarakat. Ditambah lagi pemilihan langsung memakan biaya politik yang besar.
"Jadi, yang baik ya, pemilihan Walikota dan Bupati diserahkan saja ke DPRD. Ini sudah kacau-balau negara kita," tegasnya.
Dalam catatan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), hingga pertengahan September 2013 ini jumlah kepada daerah dan wakil kepala daerah yang terjerat kasus hukum semakin meningkat.
Tercatat, hingga kini sudah 304 pimpinan daerah yang bermasalah dengan meja hijau.
Angka tersebut bahkan melebihi perkiraan yakni sebanyak 300 orang sampai akhir tahun ini. Karena sampai akhir Mei 2013 tercatat sebanyak 293 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sudah terkena kasus. [gus]
sumber:
inilah