IBERITAGOOGLE.COM, Jakarta - Dana bantuan sosial (Bansos) di Kementerian jadi sasaran empuk untuk dikorupsi.
Modus Bansos ini dinilai bisa jadi modal politik menjelang pesta demokrasi lima tahunan.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan pos anggaran Bansos di setiap Kementerian setiap tahunnya mengalami peningkatan. Di tahun 2013 ini, dialokasikan dana sebesar Rp69,65 triliyun untuk keperluan bantuan sosial. Jumlah ini, lebih besar ketimbang tahun sebelumnya yang hanya Rp40,3 triliyun.
Abdullah Dahlan, koordinator divisi korupsi politik ICW mengatakan bahwa kebijakan bantuan sosial merupakan salah satu ranah yang paling rentan dipolitisir dan dikorupsi.
Pasalnya, secara kebijakan, wewenang ada di tangan Menteri yang mayoritas berlatar belakang parpol tertentu.
"Sementara di sisi konten programnya, bansos ini sebenarnya program populis yang berapa pun yang Menteri instruksikan akan mendapat keuntungan bisnis," kata Abdullah, Kamis (5/12/2013).
Tudingan ICW bukan tanpa dasar. Bansos memang paling rentan dikorupsi tidak hanya menjelang Pemilu. Di beberapa event Pemilukada saja, seringkali jadi bancakan.
"Nah, itu sebagai dasar bentuk konfirmasi ada upaya mengkonsolidasi kebijakan sebagai sumber ongkos politik," kata Abdullah.[man]
sumber:
inilah